Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Sebanyak belasan petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) dan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dari Tulungagung siap diberangkatkan pada musim haji 2024.
Belasan petugas tersebut berangkat haji secara gratis lantaran mendapat tugas negara.
Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tulungagung, Suryani mengatakan, berdasarkan SK Dirjen PHU Kemenag, setiap tahunnya harus ada petugas PPIH dan TKHI yang diberangkatkan oleh setiap daerah untuk bertugas pada masing-masing kloter haji.
Diketahui, berdasarkan SK tersebut, setidaknya terdapat 15 PPIH dan TKHI yang akan ditempatkan pada setiap kloter di Tulungagung dan berangkat haji tahun ini.
Petugasnya sendiri juga sudah terbentuk melalui SK tersebut, dimana 15 petugas tersebut semuanya baru pertama kali ini berangkat ke tanah suci.
“Jadi memang sudah keluar SKnya, dan petugasnya siapa saja semuanya sudah tertera pada SK tersebut. Mereka belum pernah berangkat ke tanah suci,” kata Suryani, Senin (27/5/2024).
Berdasarkan SK tersebut, ungkap Suryani, 15 petugas PPIH dan TKHI itu terdiri dari 6 orang PPIH dari Kemenag Tulungagung, dan sisanya 9 orang yakni berasal dari tenaga kesehatan yakni Dinkes Tulungagung. Lalu, dari 9 tenaga kesehatan tersebut nantinya akan disediakan 1 dokter dan 2 perawat di setiap kloternya.
Menurut Suryani, secara aturan 15 petugas tersebut berangkat haji secara gratis lantaran hal itu dianggap tugas negara oleh pemerintah pusat, sehingga biaya ditanggung kementerian. Hanya saja, petugas tersebut baru bisa ditunjuk atau diajukan lagi sebagai PPIH atau TKHI selama tiga atau empat tahun sekali.
“Kalau seperti tenaga kesehatan itu, tiga atau empat tahun sekali bisa ditunjuk atau mengajukan lagi untuk menjadi petugas kloter. Kalau yang dari Kemenag, itu tiga tahun sekali,” ungkapnya.
Disinggung soal Petugas Haji Daerah (PHD), Suryani menyebut jika sudah ada sebanyak 6 orang yang telah disahkan melalui SK Bupati untuk musim haji tahun 2024.
Hanya saja dia tidak tahu pasti apakah keberangkatan mereka dibiayai oleh pemerintah secara gratis atau tidak.
Pasalnya, para petugas tersebut nantinya dibiayai oleh masing-masing kementerian seperti halnya petugas PPIH dari kemenag yang akan dibiayai oleh Kemenag RI, kemudian petugas TKHI yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, sehingga untuk PHD seharusnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kalau untuk PHD kami tidak tahu teknisnya seperti apa, itu biasanya Kabag Kesra yang tahu. Kalau PPIH dan TKHI memang gratis, dibiayai kementerian,” pungkasnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Gimo Hadiwibowo
