Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Ribuan petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung rupanya masih belum terjamin asuransi Kesehatan. Diketahui, untuk mencukupi asuransi kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu di Tulungagung, setidaknya memerlukan anggaran senilai Rp 300 juta.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Susanah mengatakan, terdapat 8 ribu petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Ribuan petugas itu paling banyak merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ribuan petugas KPPS tersebut masih banyak yang belum memiliki asuransi kesehatan sebagai jaminan selama bertugas pada Pemilu 2024. Atas permasalahan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung agar mereka mendapatkan jaminan kesehatan.
“Intinya agar mereka mendapat proteksi jaminan kesehatan selama bertugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sudah kami sampaikan ke Pemkab, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya,” kata Susanah, Selasa (23/1/2024).
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan BPJS Tulungagung terkait kondisi ini. Hasil koordinasi tersebut, pihak BPJS Tulungagung masih belum bisa memberikan keputusan, namun sudah melaporkan hal ini ke BPJS Pusat.
Pasalnya, dalam aturan BPJS, peserta jaminan kesehatan itu harus mencangkup satu keluarga yang berarti tidak hanya satu orang saja. Hal ini tentunya akan memberatkan Pemkab Tulungagung untuk memberikan jaminan kesehatan sesuai aturan tersebut, lantaran perlu anggaran yang besar.
“Kami sudah menghitung, kalau dinominalkan besarannya mencapai Rp 300 juta, sehingga kami harus berkoordinasi dengan BPJS terlebih dahulu,” kata Heru Suseno.
Skemanya, Heru meminta agar BPJS memberikan jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu 2024 selama satu bulan saja. Namun apabila hal itu tidak bisa dilakukan, KPU meminta solusi lain dari BPJS agar setidaknya para petugas pemilu ini bisa mendapat asuransi.
Selain itu solusi konkret lain adalah menyiapkan petugas kesehatan dari masing-masing puskesmas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Opsi ini dirasa lebih baik lantaran Pemkab tidak bisa menganggarkan untuk asuransi tersebut.
“Time site penganggaran tahun ini kan sudah selesai dimana seharusnya sebelum awal tahun sudah dianggarkan. Solusinya kami akan siapkan petugas kesehatan di masing-masing TPS,” pungkasnya.
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Dhita Septiadarma
