Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (Formas PeDe) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (5/3/2024). Mereka mendesak DPR RI mau menggunakan hak angket untuk mengaudit pelaksanaan Pemilu 2024.
Berdasarkan pantauan, puluhan massa Formas PeDe itu memadati bagian timur Alun-alun Tulungagung tepatnya di depan Kantor DPRD Tulungagung. Mereka membentangkan kain bertuliskan “Dukung Hak Angket, “Audit Lembaga Penyelenggara Pemilu” hingga “Bongkar Penyalahgunaan Bansos”.
Bahkan, puluhan massa yang hadir juga turut membawa replika keranda dengan tulisan “Matinya Demokrasi” dan batu nisan bertuliskan “Demokrasi 14-02-2024″sebagai bentuk matinya demokrasi di negeri ini. Maka dari itu, puluhan massa tersebut ingin agar demokrasi kembali ditegakkan melalui Hak Angket.
Koordinator Aksi, Nanang Rokhmat mengatakan, puluhan massa yang hadir ingin memberikan legitimasi dan dukungan kepada DPR RI yang sedang mengajukan hak angket atas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebenarnya, pihaknya saat ini tidak mempermasalahkan hasil Pemilu 2024.
Namun pihaknya justru menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang mana pada prosesnya dianggap telah mencederai proses demokrasi di Indonesia. Hal itu tidak lain karena adanya banyak kecurangan yang ditemukan oleh pihaknya selama pelaksanaan pesta demokrasi 2024 yang digelar secara serentak kemarin.
“Kami menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dengan segala cara untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu,” kata Nanang Rokhmat, Selasa (5/3/2024).
Kecurangan yang dimaksud, ungkap Nanang, diantaranya seperti adanya indikasi ikut campur yang dilakukan oleh Presiden untuk memenangkan pasangan tertentu. Kemudian, melakukan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memilih pasangan tertentu demi kemenangan pasangan tersebut.
Dia juga menduga jika gelontoran bansos yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin diduga agar masyarakat tergiring untuk memilih pasangan tertentu.
Hal ini yang menjadi sorotan pada unjuk rasa hari ini yang dilakukan oleh puluhan massa Formas PeDe di depan kantor DPRD Tulungagung.
“Banyak sekali kecurangan yang kami temukan, maka kami tentu menyayangkan terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang kami anggap juga tidak netral,” ungkapnya.
Terkait ketidaknetralan penyelenggara pemilu, Nanang menyebut jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga ikut andil besar dalam skenario penguasa untuk memenangkan pasangan tertentu. Hal ini membuat pihaknya mendukung dan mendorong DPR RI untuk melakukan audit.
Menurut Nanang, agar demokrasi di negeri ini bisa kembali pulih, DPR RI harus segera menggunakan hak angketnya dalam upaya mengaudit pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan tidak hanya proses pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin saja yang harus diaudit, melainkan juga petugas penyelenggara pemilu.
“Kami tidak masalah siapa yang menang, karena kami menganggap dialah pemimpin kami. Tetapi yang jadi masalah adalah proses pra pemilunya yang banyak kecurangan dan perlu diaudit, termasuk petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu),” pungkasnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor :
