Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Tulungagung akan menerima bantuan sosial (Bansos) beras medium.
Bansos tersebut diberikan setelah terjadinya kenaikan harga beras selama satu bulan terakhir.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Agus Suswantoro mengatakan, untuk data total KPM di Kabupaten Tulungagung yang akan mendapatkan bansos tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
Sedangkan untuk total KPM penerima bansos beras tersebut yakni ada sebanyak 89.343 KPM di Kabupaten Tulungagung. Nantinya masing-masing KPM akan menerima bansos berupa beras medium jenis Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 30 kilogram beras.
“Data KPM dari pemerintah pusat yang mana nantinya bantuan beras tersebut digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat,” kata Agus Suswantoro, Rabu (20/9).
Sedangkan penyalurannya sendiri, ungkap Agus, akan dilakukan secara bertahap mulai bulan ini yang mana nantinya 30 kilogram beras medium SPHP yang diterima KPM untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2023. Hal itu berarti setiap satu bulan, masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras.
Secara teknis, beras medium SPHP dari pemerintah pusat itu akan diberikan secara langsung pada masing-masing desa/kelurahan di Tulungagung. Nantinya, masing-masing desa/kelurahan tersebut yang akan menyalurkan secara langsung beras-beras tersebut kepada masing-masing KPM.
“Nah teknis penyalurannya nanti bansos beras itu bisa diambil langsung pada masing-masing desa/kelurahan. Nantinya pihak desa/kelurahan akan memberikan surat pemberitahuan kapan beras itu bisa diambil,” ungkapnya.
Agus menjelaskan, penyaluran bansos tersebut lantaran terjadinya kenaikan harga beras selama kurang lebih satu bulan terakhir. Dalam hal ini, pihaknya juga sudah melakukan stabilisasi harga beras dengan menggelar operasi pasar.
Selain masalah harga beras yang tinggi, pada saat melakukan stabilisasi harga beras, Kabupaten Tulungagung hanya mendapat 270 ton beras SPHP untuk stabilisasi harga. Meski semua beras itu terjual, tetapi Tulungagung dapat peringkat nomor 9 terendah pengendalian harga beras sesuai HET di Jatim.
“Jadi karena rentetan latar belakang itu, akhirnya pemerintah pusat memutuskan jika KPM di Tulungagung digelontor bansos beras medium SPHP dengan harapan harga beras juga ikut turun dan stabil,” pungkasnya.
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Dhita Septiadarma
