JOMBANG, SEJAHTERA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang belum telah menerima pencairan dana hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Namun, institusi penyelenggara dan pengawas Pilkada serentak itu belum menggunakan anggaran yang sudah dicairkan sejak tahun 2023 itu.
Abdul Wadud Burhan Abadi, Ketua KPU Jombang, menekankan bahwa dana yang diterima memastikan kesiapan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada.
Ia menegaskan, pihaknya belum bisa menggunakan dana hibah dari Pemkab Jombang untuk Pilkada serentak karena tahapan baru akan dimulai.
“Kami telah menerima 100 persen dari anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkada serentak,” katanya.
Menurut ketentuan Permendagri, dana hibah untuk Pilkada biasanya dicairkan dalam dua tahap, yang sesuai jadwal dilakukan pada bulan September 2023 dan Maret 2024.
“Selanjutnya, kami akan memulai perekrutan badan Ad Hoc pada bulan April ini dan menerima DP4 untuk pemutakhiran data pemilih pada 24 April 2024,” ujar Burhan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jombang, Dafid Budiyanto, menambahkan, meskipun dana telah diterima, penggunaannya masih menunggu dimulainya tahapan Pilkada serentak.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi terkait teknis pelaksanaan yang akan dijalankan pada 27 November 2024,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, Anwar mengkonfirmasi telah melakukan pencairan dana tersebut.
Dana hibah tersebut diambil dari pos P-APBD 2023 sebesar 40 dan sisanya bersumber dari APBD 2024 dan sudah dicarikan kepada kedua KPU dan Bawaslu.
Untuk diketahui, KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Penetapan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tahapan Pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Reporter : Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas
Editor : Irwan Maftuhin
