Jombang, SEJAHTERA.CO – Pemkab Jombang memastikan kuota peserta didik Program Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 8 untuk Tahun Ajaran 2026/2027 telah terpenuhi seluruhnya.
Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA akan memperoleh layanan pendidikan gratis melalui program ini, dengan masing-masing jenjang terisi 90 siswa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dheny Widiyastiti, mengatakan proses seleksi dan pendataan calon peserta didik telah rampung dan kuota cadangan 10 persen atau sembilan siswa per jenjang juga disiapkan.
“Setiap jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, sudah terpenuhi masing-masing 90 siswa,” ucap Agung saat diwawancarai wartawan, Sabtu (27/6/2026).
Tim gabungan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPS, pendamping PKH, dan TKSK melakukan verifikasi langsung ke lapangan hingga pelosok untuk memastikan anak-anak yang berhak mendapatkan program tidak terlewat.
Baca Juga :Selundupkan 624 Pil Dobel L ke Lapas Blitar, DR Terancam 12 Tahun Penjara
Prioritas diberikan kepada anak putus sekolah, berisiko putus sekolah, anak terlantar, serta berasal dari keluarga desil 1 dan 2, dengan mekanisme khusus bagi calon peserta di luar kategori tersebut berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Bupati Jombang Warsubi meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang pada hari Selasa (19/5/2026).
Ia menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 58 persen dengan target rampung pada 27 Juni 2026.
“Pemkab Jombang diminta Kemensos membuka pendaftaran murid baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing tiga rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per kelas,” ungkap Warsubi.
Fasilitas utama yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, asrama siswa, masjid, hingga kantin agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan.
Baca Juga :KONI Kabupaten Kediri Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Porprov Jatim 2029
Warsubi menambahkan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah, makan dan minum, hingga perlengkapan belajar.
“Harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah dengan baik karena semuanya sudah disediakan pemerintah tanpa biaya,” tuturnya. Pembelajaran ajaran baru rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2026.
