SEJAHTERA.CO – Gelombang penolakan soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus berlanjut. Di Trenggalek, disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kantor Dinas PUPR setempat.
Selain berorasi, kedatangan puluhan mahasiswa itu juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan keluh kesah soal Tapera yang saat ini masih dalam kajian pemerintah pusat.
Lewat aksi itu, mereka berharap pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat sehingga kebijakan yang diambil justru tidak memberatkan.
Mamik Wahyuningtyas, salah satu peserta aksi menyebut, Tapera bukan menjadi solusi untuk mengatasi soal penyediaan rumah yang disebut mengalami ketimpangan dan membuat kaum milenial kesulitan mendapatkan rumah sehingga muncul kebijakan itu.
Namun Tapera justru menjadi beban masyarakat ditengah perekonomian yang mulai pulih dari dampak dari pandemi Covid-19.
“Tapera itu bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tambahan penderitaan rakyat. Untuk itu kami menolak PP Tapera,” kata Mamik, di Kantor Dinas PUPR Trenggalek, Kamis (13/6).
Mamik menyebut, seharusnya pemerintah lewat Kementerian PUPR memberikan perumahan subsidi yang mudah dijangkau masyarakat buruh untuk mengejar ketimpangan itu.
Bukan malah memungut lewat Tapera yang memberatkan para buruh. Apalagi masyarakat dibuat pesimis dengan adanya kasus korupsi pada sejumlah asuransi milik pemerintah.
“Untuk itu kami juga menuntut pemerintah memberikan jaminan atas hilangnya tabungan buruh atau peserta Tapera akibat sejumlah hal. Termasuk korupsi di dalam tubuh lembaga pengelola atau penjamin,” imbuhnya.
Dalam demo itu, GMNI Trenggalek bakal menggelar aksi lanjutan ke Kantor DPRD Trenggalek. Sebab aksi yang dilakukan di Dinas PUPR Trenggalek itu tak membuahkan hasil. Mereka menyebut pihak dinas terkesan lempar tanggung jawab. Pihak dinas menyebut wewenang perumahan rakyat itu ada di Dinas PKPLH Trenggalek.
“Mereka kesannya saling lempar. Padahal kita tahu bersama ketua komite Tapera itu Pak Bas (Basuki Hadimuljono, menteri PUPR). Apakah ke bawah tidak terstruktur, jika tidak sinkron justru tidak beres. Untuk itu kami akan meminta audiensi bersama dewan,” kata peserta aksi lainnya, Mochamad Sodiq Fauzi menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo mengatakan bakal melaporkan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa itu ke pimpinan. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi soal pelaksanaan teknis Tapera itu.
“Belum ada sosialisasi dan petunjuk dari pimpinan. Karena Tapera juga masih menjadi polemik perdebatan di pusat, pengelolaan badan juga belum clear kapan dilaksanakan juga belum tahu. Kita tahunya juga dari media,” kata dia.
Disinggung soal lempar tanggung jawab, dia menyebut kewenangan PUPR Kementerian dengan PUPR Trenggalek memiliki perbedaan. Di tingkat kementerian, kepanjangan dari PUPR adalah pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sementara di tingkat dinas kabupaten, kepanjangan PUPR adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Sehingga PUPR di kabupaten tidak menangani soal perumahan rakyat, ada di Dinas PKPLH. Namun kami apresiasi aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Untuk langkah, akan kami koordinasikan dengan pimpinan, karena pimpinan saat ini masih ada kegiatan di Jakarta,” pungkasnya.
Reporter : Angga Prasetya
Editor : Gimo Hadiwibowo
