Kediri, SEJAHTERA.CO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Kediri menggelar press release untuk memaparkan kinerja APBN di wilayah Kediri Raya realisasi hingga 30 November 2023 secara online lewat zoom meeting dihadiri oleh perwakilan dari KPPN Kediri, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Tulungagung, BPS, dan Bea Cukai pada pukul 09.00 WIB, Rabu (27/12).
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Kediri mencatat realisasi penerimaan di Kota Kediri meningkat sebanyak 9,22 persen dari bulan sebelumnya dan pendapatan yang paling tinggi adalah dari sektor Bea Cukai dengan pendapatan Rp 23.976.630.204.000, disusul dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.475.197.707.996, dan PNBP sebesar Rp. 500.102.104.181.
“Untuk penerimaan pajak dan bea cukai mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama,” jelas Yudi Santoso, Kepala Seksi Bank KPPN Kota Kediri, saat memaparkan materi pada Rabu (27/12).
Penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 10,36 persen, dari bea cukai mengalami penurunan 20,16 persen, sedangkan PNBP meningkat sebesar 20,16 persen. Sedangkan itu realisasi pengeluaran anggaran juga mengalami kenaikan sebesar 10,41 persen dibandingkan bulan Oktober.
Pengeluarannya sendiri dalam belanja pemerintah pusat yang paling tinggi masih dari sektor belanja pegawai dengan pengeluaran sebesar Rp. 957.723.915.395, disusul belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
“Untuk belanja transfer ke daerah yang paling tinggi masih dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 3.427.493.774.857, disusul DAK Non Fisik, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, dan Dana Intensif Fiskal,” jelas Yudi.
Realisasi per bagian anggaran yang paling tinggi adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 95,23 persen serta yang paling rendah adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar 69,53 persen.
Memasuki akhir tahun penurunan realisasi per bagian anggaran yang terjadi pada KPU dan Bawaslu yang sebelumnya masuk pada tiga besar realisasi per bagian anggaran adalah karena sudah mendekati bulan pemilihan umum, sehingga keperluan yang dibeli sudah kembali seperti biasanya.
Pengeluaran per wilayah sendiri Kabupaten Kediri mencapai Rp. 2.465.925.026.187, Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 2.267.790.320.970, Kota Kediri sebesar Rp. 1.671.956.390.737, dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 1.574.622.806.185. Yang paling besar adalah Kabupaten Kediri mengingat wilayah Kabupaten Kediri paling luas dan satuan kerja tentunya banyak sehingga pengeluarannya banyak.
“Penerimaan pajak dari bulan September mengalami kenaikan hingga bulan November, penerimaan bea cukai pada bulan Oktober mengalami kenaikan namun pada bulan November mengalami penurunan, sedangkan untuk PNBP bulan September mengalami kenaikan namun pada bulan November mengalami penurunan,” jelas Yudi.
Perkembangan UMKM dan perekonomian di Kota Kediri bisa dilihat dari perkembangan program Kredit KUR dan UMi yang mengalami peningkatan jumlah debitur dan jumlah dana yang disalurkan bagi pengusaha atau UMKM.
Reporter: Dhea Safia
Editor:
