Trenggalek, SEJAHTERA.CO – Perdagangan karbon mulai dilirik Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Perdagangan karbon bakal jadi skema fiskal baru bagi Bumi Menak Sopal, sebutan lain Trenggalek yang dinilai ramah lingkungan, tanpa merusak.
“Hari ini berbicara tentang kelestarian lingkungan itu sudah bisa membawa manfaat secara fiskal dan finansial,” kata Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam di Kantor DPRD Trenggalek.
Legislatif mendukung penuh soal perdagangan karbon, mengingat melimpahnya potensi yang dimiliki Trenggalek. Terlebih kabupaten yang ada di pesisir selatan Jawa itu juga memiliki andil besar dalam produktivitas oksigen. Ini lantaran Trenggalek memiliki kawasan hutan yang luas.
Selain potensi ekonomi hijau (green economy) lewat kawasan hutan, Trenggalek juga memiliki potensi ekonomi biru (blue economy), sumber daya laut. Potensi yang tidak mesti dimiliki semua daerah. Berkaca dari itu, legislatif optimis perdagangan karbon jadi skema fiskal baru yang bakal menguntungkan.
“Lewat skema itu kami meyakini bisa menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah,” imbuhnya.
Hanya saja untuk merealisasikan itu perlu mekanisme matang yang saat ini tengah dibahas oleh anggota panitia khusus bersama tim asisten pemerintah daerah.
Mereka saat ini membahas soal kerangka serta teknis pelaksanaan perdagangan karbon, yang merupakan bagian dari RPJPD 2025-2045 Trenggalek dengan tema utama ‘Net Zero Carbon’.
Dalam pembahasan itu mereka juga melakukan studi banding ke daerah-daerah yang sudah berhasil menerapkan perdagangan karbon.
Sebab skema fiskal ini menjadi hal baru, namun secara keseharian sudah diterapkan masyarakat. Berkaca pada rendahnya karbon yang dihasilkan dibandingkan kemampuan serapan karbon.
Meskipun belum dihitung, Trenggalek mengklaim sudah FOLU (Forest and Other Land Use) net sink. Artinya tingkat serapan emisi sama dengan atau lebih tinggi dari karbon emisi yang dikeluarkan.
Trenggalek mengeluarkan gas karbon sekitar 3 juta ton equivalent per-tahun yang dikeluarkan dari sektor transportasi, industri, energi dan rumah tangga. Sementara penyerapan emisi di Trenggalek mencapai sekitar 27 juta ton equivalent per tahun.
Itulah yang ingin dimonetisasi untuk dijadikan pundi-pundi pendapatan asli daerah lewat perdagangan karbon.
“Paling tidak contoh sertifikat yang akan kita jual itu mampu meyakinkan masyarakat. Ini sebagai bukti bahwa net zero carbon itu bisa menghasilkan pundi-pundi asli daerah,” pungkasnya.
Reporter: Angga Prasetya
Editor: Dhita Septiadarma
