Blitar, SEJAHTERA.CO – Sejumlah partai mulai mengusulkan nama yang bakal duduk di kursi pimpinan DPRD Kota Blitar. DPP yang bakal menentukan siapa yang berhak menduduki kursi bergengsi di gedung wakil rakyat.
Baca Juga :Pemkot Batu Umumkan Juara Lomba Sayembara Logo HUT ke-23 Kota Batu
“Sudah diusulkan ke pusat. Semua tergantung pimpinan di DPP. Daerah hanya bisa berhak untuk mengusulkan,” kata Yudi Meira, anggota DPRD Kota Blitar, Rabu (18/9/2024).
Menurut Yudi, ada tiga nama yang disodorkan ke DPP PDI Perjuangan. Nama itu adalah dr Syahrul Alim yang juga petahana atau ketua DPRD Kota Blitar sebelumnya.
Kedua Yudi Meira dan Johan Marihot. Tiga nama itu sudah diusulkan dan tinggal menunggu keputusan pusat.
Baca Juga :KPU Kabupaten Kediri Nyatakan Jumlah TPS 2348 untuk Pilkada 2024
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat turun. Karena jadi pijakan kami untuk melangkah,” katanya.
Pijakan melangkah yang dimaksud menurut Yudi adalah pembentukan alat kelengkapan dewan. Mulai komisi hingga fraksi. “Kalau saya sebagai kader siap jika ditunjuk sebagai pimpinan,” katanya.
Ya, PDI Perjuangan adalah partai yang paling banyak menyabet jatah kursi di DPRD. Pada periode 2024-2029 menyabet 8 dari 25 kursi.
Baca Juga :KPU Kabupaten Blitar Mulai Rekrut KPPS, Butuh 12.348 Personel
Atas raihan itu, PDI P berhak untuk mendapat jatah ketua dewan. Partai kedua yang berhak menyabet pimpinan adalah PKB dengan lima kursi, disusul Golkar dengan tiga kursi.
Di lain pihak, PKB sudah ada nama calon yang bakal duduk di kursi pimpinan. Sebelumnya ada lima kader yang diusulkan. Mereka yakni Totok Sugiharto, Ely Idayah Vitnawati, Adi Santoso, Judarso dan Abdus Sjakur.
Setelah melalui proses, dipastikan pimpinan dewan dari PKB adalah Adi Santoso.
Baca Juga :Digulung Ombak Pantai Dlodo Tulungagung, Pemuda Asal Kota Kediri Hilang
Selain PKB, partai yang sudah memberikan rekom untuk menduduki kursi pimpinan dewan adalah Golkar. Nama yang bakal menjadi pimpinan dari Golkar adalah M. Hardita Magdi.
Nantinya, usai pimpinan terbentuk secara definitif, bakal ditindaklanjuti dengan pembentukan alat kelengkapan dewan lain. Di antaranya komisi hingga badan kehormatan atau BK.
