Jombang, SEJAHTERA.CO – Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Upah Minimum Tahun 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli.
Baca Juga :Pria Pemeran Video Esek-esek dengan TKI Ditangkap, Sebar Tayangan Mesum Sakit Hati Diputus
Rakor ini diikuti secara virtual melalui Zoom pada Kamis (31/10/2024) dari Ruang Jombang Command Center (JCC), Kantor Pemkab Jombang.
Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut beberapa pejabat daerah, termasuk Wignyo Handoko selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, serta kepala bidang dan staf yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang.
Menteri Tenaga Kerja Yassierli dalam pemaparannya menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang responsif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Baca Juga :Penutupan TMMD, Kasad Beri Bingkisan Anak Disabilitas dan Anak Panti Asuhan
“Kita harus bersama-sama mencari solusi terbaik agar PHK bisa diminimalisir, dan menjaga kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah yang sesuai,” ujar Menaker Yassierli.
Ia juga menyampaikan bahwa persiapan penentuan upah minimum ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan melakukan berbagai langkah konkret dalam menghadapi potensi PHK dan penyesuaian upah minimum.
Baca Juga :Pj Gubernur Jatim Tutup Jambore Satlinmas 2024, ini Pesan yang Disampaikan
“Kita akan berupaya maksimal untuk memastikan para pekerja tetap terlindungi, terutama mereka yang rentan terdampak PHK. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk menentukan upah minimum yang adil dan realistis sesuai kondisi ekonomi daerah,” ucap Teguh Narutomo.
Teguh juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha dan organisasi pekerja, dalam mengatasi isu ketenagakerjaan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat krusial untuk memastikan keseimbangan dalam kebijakan ketenagakerjaan dan menciptakan stabilitas ekonomi lokal.
Baca Juga :Diserang Fitnah dan Hoaks, Tim Rini-Ghoni Rapatkan Barisan, Bakal Laporkan ITE
Rakor yang diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan tahun mendatang.
