Kediri, SEJAHTERA.CO – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Harmoni Belajar Seri 5, Jumat (8/11/2024) secara virtual. Tema dalam Harmoni Belajar kali ini adalah Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik : Membangun ASN Inklusif dan Berdaya. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber, yakni, Fasilitator PUG Jawa Timur Suti’ah dan Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin.
Baca juga:Pj Wali Kota Kediri Zanariah Berharap PKBM, TBM, dan LKP Berkontribusi untuk Pendidikan Non Formal
“Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata pengarusutamaan gender bahkan mungkin sampai bosan. Tapi tidak menutup kemungkinan selama ini kita hanya tahu tapi belum memahami mendalam kenapa topik ini begitu penting untuk dibahas. Pas sekali Harmoni Belajar mengangkat hal ini agar Bapak Ibu semakin paham,” ujarnya.
Zanariah mengungkapkan menurut data BPS Kota Kediri, jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2023 sebanyak 295.225 jiwa. Dengan rasio jenis kelamin 100,51 yang menunjukkan keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Penduduk Kota Kediri didominasi usia produktif sebesar 69,93 persen dengan rasio ketergantungan penduduk usia belum produktif dan penduduk lansia sebesar 43 persen. Artinya, Kota Kediri telah mencapai bonus demografi yang harus dioptimalkan potensinya. Tingkat partisipasi kerja perempuan di Kota Kediri sebanyak 60,37 persen.
Keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan juga telah menunjukkan angka yang cukup baik. Yakni, 37 persen keterwakilan perempuan di legislatif atau sebanyak 11 dari 30 anggota DPRD, dan 41 persen keterwakilan di eksekutif atau 174 dari 425 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Pemerintah Kota Kediri. Kontribusi perempuan dalam lapangan kerja mendominasi sektor jasa 82 persen, industri pengolahan 16 persen dan pertanian 2 persen. “Angka-angka ini menunjukkan bahwa perempuan telah mendapat tempat setara untuk berdaya di Kota Kediri. Meskipun data rakernas BPS menyampaikan masih adanya kesenjangan upah rata-rata pekerja antara laki-laki dan perempuan,” ungkapnya.
Pj Wali Kota Kediri menjelaskan tren perkembangan IPM di Kota Kediri terus meningkat mencapai 80,97 persen di tahun 2023 dengan kategori tinggi. Kontribusi IPM laki-laki sebesar 83,96 dan IPM perempuan sebesar 79,41. Secara konsisten IPM perempuan masih dibawah IPM laki-laki dimana IPM perempuan berstatus tinggi sedangkan IPM laki-laki berstatus sangat tinggi. Artinya saat ini kualitas SDM perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Namun demikian indeks pembangunan gender Kota Kediri menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.
Baca juga:Pj Wali Kota Kediri, Zanariah Tinjau Penerima Manfaat Program Rumah Tidak Layak Huni
Pada tahun 2023, IPG Kota Kediri meningkat 0,21 poin menjadi 95,76 yang artinya terdapat peningkatan IPM perempuan yang lebih tinggi dibanding peningkatan IPM laki-laki. Capaian lain didukung dengan angka indeks ketimpangan gender Kota Kediri yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan menuju 0. Pada tahun 2023, angka IKG Kota Kediri mencapai 0,093. Ini artinya, kesetaraan gender di Kota Kediri semakin baik.
Menurut Inpres Nomor 9 tahun 2000, pengarusutamaan gender merupakan strategi mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan. Kaitannya dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Lalu, Permendagri Nomor 67 tahun 2021 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah pemerintah daerah mengamanatkan kewajiban untuk mengupayakan kesetaraan gender dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender melalui dan penganggaran responsif gender. Perencanaan berdasar analisis gedsi atau gender dan sosial inklusi, pemerintah perlu melakukan berbagai agenda partisipasi perempuan dalam pembangunan. Antara lain, planning, action, kontrol, akses, monitoring dan evaluasi, serta manfaat. “Dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan pada seluruh tahapan pembangunan. Diharapkan hasil pembangunan dapat diakses dan dinikmati semua kelompok, tanpa meninggalkan, mendiskriminasi, bahkan memarjinalkan kelompok tertentu dengan prinsip no one left behind,” jelasnya.
