Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Puluhan atau 75 persen sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Tulungagung belum mampu memenuhi kuota rombongan belajar (Rombel) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tulungagung, Rahadi Puspita Bintara mengatakan, beberapa waktu yang lalu PPDB gelombang pertama untuk jenjang SMPN sudah ditutup. Total keseluruhan SMP di Tulungagung sebanyak 48 sekolah.
Namun pada PPDB gelombang pertama dia menemukan sebanyak 37 sekolah yang belum mampu memenuhi kuota rombel. Bahkan terdapat empat sekolah yang kondisinya sangat parah lantaran hanya mendapat 10 siswa baru.
“PPDB gelombang pertama sudah ditutup, kami sudah melakukan evaluasi dimana hasilnya ada 37 SMP tidak mampu memenuhi kuota rombel,” kata Rahadi Puspita Bintara, Rabu (19/6/2024).
Rahadi mengungkapkan, keberadaan SMP-SMP yang tidak mampu memenuhi kuota rombel tersebut mayoritasnya berada pada wilayah pinggiran Kabupaten Tulungagung. Diantaranya seperti berada di Kecamatan Sendang, Kecamatan Bandung hingga Kecamatan Rejotangan.
Meski belum mampu memenuhi kuota rombel pada PPDB tahap pertama, puluhan SMP tersebut masih bisa mengikuti PPDB gelombang kedua pada Jum’at (21/6/2024) besok. Sedangkan saat ini, 48 SMP di Tulungagung masih melaksanakan tahapan pendaftaran ulang.
“Saat ini masih proses daftar ulang, rencananya pada Jum’at (21/6/2024) akan ada PPDB gelombang kedua, sehingga SMPN yang belum memenuhi kuota rombel bisa memenuhi kuota tersebut,” ungkapnya.
Disinggung penyebab belum terpenuhinya pagu rombel pada beberapa SMPN, Rahadi menyebut jika hal itu diperkirakan lantaran banyaknya jumlah SMP swasta maupun negeri di wilayah tersebut. Selain itu, kemungkinan angka kelulusan siswa SD pada wilayah tersebut juga minim.
Setelah pelaksanaan PPDB selesai, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB tahun ini, apabila tetap ada sekolah yang jumlah siswanya minim. Namun pihaknya masih harus mengkaji untuk melakukan merger terhadap sekolah tersebut meski siswa barunya sedikit.
“Bagi kami, sekolah itu merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah. Meski siswanya sedikit, selama ada siswa yang mendaftar, sekolah itu akan tetap dibuka untuk mendekatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Gimo Hadiwibowo
