Blitar, SEJAHTERA.CO – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait evaluasi program pemerintah, pemerataan pendidikan, hingga isu lingkungan hidup.
Baca juga:Rampok Tujuh Alfamart, Tiga Pelaku Spesialis Minimarket Dibekuk Polres Blitar Kota
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung bergerak menuju kompleks DPRD Kabupaten Blitar. Setibanya di lokasi, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas di pintu masuk gedung dewan. Kepulan asap hitam membumbung tinggi sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas menggunakan alat pemadam ringan sehingga tidak merembet ke fasilitas lain.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program nasional yang dinilai belum berjalan efektif dan berpotensi membebani anggaran negara. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program tersebut, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerataan akses pendidikan dengan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
Isu lingkungan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Massa mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik eksploitasi lingkungan yang dinilai berpotensi merusak ekosistem. Mereka juga meminta adanya tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Baca juga:Program HKm di Kabupaten Blitar Jadi Sorotan, Petani Keluhkan Belum Ada Kepastian Kelola
Di sektor ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan menampung seluruh tuntutan mahasiswa dan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena sebagian besar kebijakan yang dipersoalkan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Tetap kami terima dan akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” kata Supriyadi.
Setelah dialog dengan perwakilan DPRD, aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun dan menjalankan berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
