Kediri, SEJAHTERA.CO – Ratusan pedagang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Trotoar (FKPT) Pasar Loak Kaliombo beraksi di depan Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri, Senin (25/2/2024).
Ratusan pedagang itu menuntut janji-janji Pemerintah Kota Kediri yang pernah disampaikan tapi tidak terealisasi hingga saat ini.
Koordinator Aksi, Moh. Hanib menjelaskan, aksi yang digelar para pedagang ini didasari oleh kurangnya perhatian dari Pemkot Kediri terhadap para pedagang di Pasar Loak Kaliombo.
Selama 10 tahun terakhir, yang awalnya sebayak 300 pedagang yang beraktivitas, kini hanya tersisa 100 pedagang yang masih bertahan di Pasar Loak. Dua ratus pedagang bangkrut.
Para pedagang ini, katanya, menagih janji Pemkot Kediri, sejak dibangunnya Pasar Loak Kaliombo, akan digunakan sebagai jalur mikrolet, dibuatkan penunjuk jalan, pembangunan gapura, pembentukan koperasi, serta bantuan dan pembinaan.
“Tapi janji Pemkot itu tidak ada satupun dari poin-poin diatas yang direalisasikan,” katanya.
“Selama 10 tahun ini tidak ada pengawalan dari pemerintah, kami disana hanya bertahan. Banyak yang keluar,” ungkap Moh. Hanib.
Sedangkan Kepala Disperdagin Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardana mengakui bahwa Pemkot Kediri kurang memberikan perhatian pada Pasar Loak Kaliombo.
Disperdagin mengakui jika selama 10 tahun terakhir tidak ada pergerakan Pemkot Kediri untuk membangun atau memperbaiki Pasar Loak Kaliombo.
“Terkait permintaan dari pedagang akan kami komunikasikan dengan OPD. Keberadaan mereka akan tetap kami pertahankan,” tutur Wahyu.
Wahyu berharap agar para pedagang tetap berdagang dan tidak ada lagi yang keluar. Disperdagin meminta waktu dua minggu sebelum nantinya kembali melakukan koordinasi dengan para pedagang.
Memang belum ada rencana pembangunan di Pasar Loak Kaliombo, akan tetapi Disperdagin akan mengusahakan 2024 ini akan dilakukan pembangunan dan perbaikan di Pasar Loak Kaliombo.
Disperdagin telah membuat grand design terkait penataan PKL di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Sekartaji, Jalan PK Bangsa, dan Jalan Pattimura.
Terkait realisasinya, Wahyu belum bisa memastikan karena 2024 merupakan tahun politik. “Eksekusi mungkin akan kami koordinasikan lagi setelah Pilpres,” pungkas Wahyu.
Reporter : Dhea Safira
Editor :
