JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Jumimart Girsang mempertanyakan komitmen pemerintah mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Hal itu disampaikan oleh Junimart Girsang dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRI RI, Senin (13/11/2023).
Dilansir dari kanal Youtube Komisi II DPR RI ia menyampaikan banyak Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari daerah tidak transparan.
Ia menjelaskan banyak tenaga honorer di daerah yang tidak didaftarkan dalam rekrutmen PPPK meskipun telah mengabdi selama beberapa tahun.
“Di daerah itu ya kepala daerah, kepala dinas segala macam tidak mau pak mendaftarkan. Padahal ada SK pengangkatan (sebagai honorer) dari tahun sampai tahun sekian,” ungkap Junimart.
Ia juga mengingatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tidak terfokus pada SPTJM yang dianggap sudah tidak transparan.
Ia menegaskan perlunya ada intervensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.
“Kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta pak di lapangan,” ujar Junimart Girsang dilansir dari Youtube Komisi II DPR RI.
Diberitakan sebelumnya, Junimart mempertanyakan komitmen pemerintah terkait nasib tenaga honorer yang belum masuk sebagai PPPK.
Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer sebagai PPPK oleh pemerintah merupakan upaya penyelamatan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka.
Penulis : Irwan Maftuhin
