Jombang, SEJAHTERA.CO – Women Crisis Center (WCC) Jombang menggelar peluncuran film berjudul Pulih sekaligus bedah Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (PPKS) Berbasis Islam di Perguruan Tinggi.
Baca Juga :Antisipasi Cuaca Ekstrem saat Pelaksanaan Pilkada, Ketua KPU Kabupaten Kediri Lakukan Ini
Acara yang berlangsung di Kampus UNIPDU Jombang pada Senin (25/11/2024) ini digelar dalam rangka memperingati Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).
Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah menjelaskan, acara tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan perguruan tinggi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.
Ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga melindungi semua pihak dari ancaman kekerasan seksual.
Baca Juga :Ungkap Peredaran Narkoba Sistem Ranjau, Satresnarkoba Polres Blitar Bekuk Dua Pengedar
“Kampus bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk merasa aman dan terlindungi. WCC Jombang melalui advokasi kebijakan, pendampingan psikologis korban, dan pemberdayaan masyarakat terus berupaya mengatasi persoalan ini. Salah satunya melalui peluncuran buku pedoman PPKS berbasis Islam yang relevan dengan karakteristik kota santri,” ungkap Ana.
Acara ini menggandeng Forum Satgas PPKS Jombang dan berkolaborasi dengan 11 perguruan tinggi di Kabupaten Jombang. Ana menyampaikan bahwa keberadaan Satgas di kampus merupakan amanat dari Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022, yang bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Baca Juga :Perkuat Manajemen Data untuk Percepat Penurunan Stunting Kota Kediri
“Di Jombang, dengan banyaknya pesantren dan perguruan tinggi berbasis pesantren, implementasi peraturan ini menjadi sangat penting. Satgas tidak hanya melibatkan dosen, tetapi juga mahasiswa sebagai agen perubahan yang berperan mendeteksi dan melaporkan kekerasan seksual. Dengan kolaborasi ini, kami telah berhasil menyusun dokumen mekanisme PPKS bersama,” jelas Ana.
Selain itu, WCC juga meluncurkan film Pulih, yang mengangkat kisah korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata di Jombang, di mana seorang siswa menjadi korban pelecehan oleh gurunya.
Dalam beberapa kasus, penyelesaian justru dilakukan secara kekeluargaan dengan menikahkan korban dengan pelaku, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis korban.
Baca Juga :Mendongkrak Literasi Numerasi Siswa, Optimalkan Peran Guru Kota Kediri melalui Bimtek
“Melalui film Pulih, kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa kasus kekerasan seksual harus diselesaikan dengan keadilan, bukan sekadar kompromi yang merugikan korban. Film ini juga diharapkan mampu menghadirkan kesadaran kolektif untuk menciptakan ruang akademik yang bebas kekerasan,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ana juga membeberkan data kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan catatan WCC Jombang pada 2023, tercatat 49 kasus kekerasan seksual, meliputi 15 kasus perkosaan, 9 kasus pelecehan seksual, 14 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest, 2 kasus trafficking, dan 3 kasus pidana lainnya.
Selain itu, Satgas PPKS 2024 mencatat bahwa 36,5 persen mahasiswa di perguruan tinggi pernah mengalami kekerasan seksual, dengan bentuk kekerasan verbal seperti catcalling, lelucon seksual, hingga pengiriman konten bermuatan seksual mendominasi.
“Kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di dunia pendidikan. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022-2023, jumlah kasus terus meningkat. Di Jombang sendiri, UPTD PPA mencatat 327 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara WCC mencatat 416 kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir,” tambah Ana.
Baca Juga :Berbahaya, PVMBG Rekomendasikan Lubang di Sungai Ditutup
Ia berharap, peluncuran buku pedoman dan film Pulih menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif di lingkungan perguruan tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan yang mereka butuhkan, serta menciptakan kampus sebagai tempat yang benar-benar aman bagi semua pihak,” tutupnya.
