Lamongan, SEJAHTERA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut digelar dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Lamongan, Senin (27/4/2026).
Baca juga:Rumah Kayu di Lamongan Ludes Terbakar, Perhiasan Korban Berhasil Diselamatkan
Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, menegaskan rapat ini menjadi bagian penting dalam siklus evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, proses tersebut merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kualitas pembangunan.
Dalam rapat itu, DPRD melalui panitia khusus (Pansus) I, II, III, dan IV menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Isinya mencakup saran, masukan, hingga koreksi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi dan ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, serta optimalisasi penanggulangan bencana daerah.
DPRD juga menekankan pentingnya inovasi layanan, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di perangkat daerah.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong pemerintah daerah mengembangkan potensi unggulan serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, pada sektor sosial, fokus diarahkan pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan dasar. Di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD menyoroti percepatan pembangunan terintegrasi serta pengelolaan sampah yang lebih optimal dan ramah lingkungan.
Adapun dalam aspek kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dinilai penting untuk meningkatkan respons serta mitigasi risiko bencana.
“Rekomendasi ini memuat saran dan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah selama 2025. Kami ingin memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Freddy.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengapresiasi rekomendasi DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Baca juga:Dana Tak Kunjung Cair, Ratusan Nasabah BMT di Lamongan Mengadu ke Polisi
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab Lamongan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
