JAKARTA, SEJAHTERA.CO – Presiden Joko Widodo tampaknya tidak terlalu serius menanggapi salah satu partai politik yang tidak sepakat ingin pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.
Ia menyebut bahwa pernyataan itu hanyalah sebatas pendapat dan opini yang sah dilakukan oleh semua warga negara Indonesia.
“Ya itu berpendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silahkan. Tetapi IKN itu sudah ada Undang-undangnya,” ujar Presiden Jokowi dilansir dari kanal Youtube Setpres.
Presiden Jokowi juga menanggapi adanya pendapat yang menyebut ketimpangan pemerataan pembangunan atas pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.
“Justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris tapi ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa,” papar Presiden Jokowi.
Ia menjelaskan, bahwa pembangunan IKN di Kalimantan merupakan wujud pemerataan pembangunan supaya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
“Dari 17 ribu pulau yang kita miliki 58 persen (PDB) itu ada di pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia sentris ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi,” urai Presiden.
Ia berharap pembangunan nasional kedepan memunculkan titik pertumbuhan ekonomi baru di pulau-pulau lain selain Jawa.
Selain itu, pemerataan populasi di Indonesia sebesar 56 persen ada di Pulau Jawa sehingga menurut Presiden Jokowi perlu ada pemerataan di pulau lain.
“Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana,” pungkas Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, partai politik peserta Pemilu 2024 menyatakan sikap tidak ingin pindah ke Ibu Kota Nusantara karena DKI Jakarta masih layak sebagai ibu kota negara.
Ketua Partai Keadilan Sejahtera menyebut berbagai peristiwa sejarah salah satunya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan Jakarta.
Selain itu, pembangunan IKN dengan tujuan pemerataan pembangunan dianggap tidak tepat karena tidak harus dengan memindahkan ibu kota.
Sumber : Setpres
Editor : Irwan Maftuhin
