Jombang, SEJAHTERA.CO – Pesta Demokrasi lima tahunan akan kembali diadakan pada 27 November 2024, termasuk Kabupaten Jombang.
Di momen ini, masyarakat Jombang memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan mereka tentang siapa yang akan memimpin roda pemerintahan lima tahun ke depan di Jombang.
Salah satu yang turut menyuarakan harapan untuk sosok pemimpin Kabupaten Jombang mendatang adalah Ali Fikri, mantan Bupati Jombang tahun 2008. Ia berharap nantinya kota santri dipimpin oleh sosok yang bukan hanya sekedar memiliki modal saja.
“Secara pribadi, saya ingin pemilihan kepala daerah ini benar-benar memilih pemimpin yang mau memimpin Kabupaten Jombang, bukan hanya sekedar memiliki modal. Menurut saya, itu kurang menarik,” ungkapnya usai mengikuti diskusi bertajuk ‘Kembalikan DNA Jombang’ di Rumah Peradaban MEP Jombang, Kamis (25/4/2024).
Ali Fikri menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan masyarakat. “Tidak salah masyarakat tidak saya sebut karena melalui media, masyarakat bisa mendapatkan pencerahan. Salah satu fungsi utama dari media adalah untuk mencerdaskan masyarakat,” tambahnya.
Masih menurutnya, momen ini adalah waktu yang tepat untuk menyadarkan masyarakat, meskipun waktu yang tersedia relatif singkat. “Namun, jika dianalisis dari sisi politik, ini adalah tugas yang berat,” paparnya.
Ali Fikri menjelaskan bahwa setelah pemilu legislatif selesai dan DPRD terpilih dilantik pada bulan Agustus, bulan November mendatang akan dilakukan pemilihan kepala daerah di Jombang.
“Masyarakat pada saat yang sama tidak mungkin mendapatkan pencerahan, artinya, calon harus berbicara satu per satu. Yang kita harapkan, menurut survei media, tidak sebesar yang diharapkan, baik media online maupun offline, informasi harus sampai kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa harapannya adalah bagi mereka yang ingin maju dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jombang, mereka harus memiliki impian untuk mewujudkan Jombang yang lebih baik.
“Saya telah berkomunikasi dengan banyak partai politik terkait Pilkada 2024, dan saya menyampaikan kepada mereka tentang kesulitan partai politik di daerah karena kekuasaan berada di tangan partai politik di tingkat pusat, termasuk masalah rekomendasi calon kepala daerah,” jelasnya.
“Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur (Jatim), misalnya, telah membuka penjaringan bakal calon kepala daerah. Wilayah melakukan penjaringan agar semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) membuka pendaftaran,” pungkasnya.
Reporter : Taufiqur Rachman / Agung Pamungkas
Editor : Gimo Hadiwibowo
