Kediri, SEJAHTERA.CO – Program pembangunan dusun senilai Rp 300-Rp 500 juta per dusun per tahun yang digagas Pasangan Calon Bupati Kediri nomor urut 1 Deny Widyanarko-Mudawamah diharapkan menjadi sebuah terobosan positif dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Kediri.
Baca Juga :Menteri PU RI Kunjungi dan Dengarkan Keluhan Warga Jongbiru
Program pembangunan dusun diyakini lebih pro rakyat. Di mana terdapat pos anggaran yang sudah terploting di dusun-dusun yang tersebar luas di Kabupaten Kediri.
Melalui pos anggaran setiap tahunnya itu, masyarakat dapat menyerap maupun mempergunakan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi urgensi di masing-masing dusun.
“Secara otomatis akan di ploting program anggaran pembangunan dusun dengan besaran tersebut diharapkan dapat membawa keadilan dan pemerataan dalam pembangunan di masing-masing dusun,” kata Cabup Deny Widyanarko, Kamis (21/11/2024)
Deny menyebut, bentuk penyerapan program ini pun cukup fleksibel. Di mana dalam realisasinya bermuara sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat. Mulai dari kebutuhan di bidang ekonomi seperti pengadaan alat-alat penunjang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Selanjutnya di bidang infrastruktur dapat dipergunakan untuk program pengembangan dan perbaikan drainase, pengaspalan jalan, bidang pertanian untuk pengadaan alat-alat pendukung pertanian di dusun sekitar, perikanan, kebudayaan, sosial, pendidikan, olahraga dan kepemudaan.
Baca Juga :Kebijakan PIT Justru Menghimpit Nelayan, DPR RI Curiga ada Oknum Berulah
“Dengan disokong dusun-dusun yang berkembang dan maju, maka akan mendorong terciptanya sebuah desa yang kuat dan mewujudkan Kabupaten Kediri hebat sesuai dengan tagline yang kami usung,” ucapnya.
Dia menambahkan, mekanisme dalam programnya tersebut lebih menerapkan aspek bottom up, atau diawali dari sebuah perencanaan usulan berdasarkan aspirasi dari tingkat bawah, yang kemudian direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selama musyawarah perencanaan pembangunan dinilai tidak maksimal dalam menampung dan merealisasikan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
“Perihal ini terlihat dalam realisasinya terdapat ratusan bahkan ribuan usulan yang masuk, namun finalisasinya hanya terdapat belasan usulan saja direalisasikan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
