Jombang, SEJAHTERA.CO – Upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat tak mampu terus berlanjut. Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang bersiap menyambut kehadiran Sekolah Rakyat (SR), sekolah berasrama gratis yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.
Baca Juga :Modus Pindah Parkir di Jombang, Mobil Dibawa Kabur
Pada Jumat (11/4/2025) pagi, tim dari Satuan Kerja Prasarana Strategis II Provinsi Jawa Timur bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Akhbar Ansyari, melakukan survei lapangan di Denanyar, Jombang. Survei ini merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan SR di kota santri tersebut.
Tim teknis meninjau langsung kondisi lahan yang akan digunakan, memastikan berbagai aspek penting terpenuhi. Mulai dari status kepemilikan, kejelasan sertifikat, kesesuaian tata ruang, hingga memastikan lahan bukan sawah berkelanjutan.
“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan survei untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi,” jelas Akhbar Ansyari.
Baca Juga :Enam Admin Akun Medsos Bertema Gangster di Jombang Diamankan, Mayoritas Pelajar
Sejumlah pejabat daerah turut hadir mendampingi survei, termasuk Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoro Adi, Kepala BPKAD M. Nasrullah, Kepala Dinas Perkim Agung Hariadi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo.
Akhbar menyebut, Jombang termasuk dalam tahap II pembangunan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2026/2027. Secara nasional, terdapat 200 titik lokasi pembangunan yang tengah dalam proses rekapitulasi.
“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.
Usai survei, proses selanjutnya meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan tender fisik. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas seluruh perizinan, termasuk AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca Juga :Bertabrakan dengan Truk Tangki, Ibu dan Anak Tewas di Berbek Nganjuk
“Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda,” tegasnya.
SR di Jombang nantinya akan menjadi sekolah berasrama yang menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh pembiayaan, baik pembangunan maupun operasional, ditanggung oleh APBN.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi solusi memutus rantai kemiskinan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Supomo dan Bupati Jombang Warsubi telah lebih dulu meninjau lokasi pada 4 April lalu. Selain Denanyar, lokasi lain yang ditinjau adalah SKB Mojoagung, yang akan digunakan sebagai tempat belajar sementara bagi siswa SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu bangunan utama rampung dibangun
