Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Naiknya harga sejumlah bahan pokok (Bapok) di Tulungagung membuat Pemkab Tulungagung bergerak cepat untuk mendistribusikan cadangan pangan. Bahkan dalam waktu dekat, Pemkab Tulungagung juga berencana untuk mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Baca Juga : Sidak Sejumlah Proyek, Wali Kota Blitar Minta Dikebut, Jelang Musim Hujan
Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, DKP Tulungagung, Hari Pujianto mengatakan, usai rapat inflasi kemarin, pihaknya sudah mendapat instruksi dari Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno untuk segera melakukan pengendalian. Pasalnya, angka inflasi di Tulungagung saat ini mencapai 2,17 persen.
Harga beras medium saat ini Rp 12,6 ribu per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit naik 100 persen yakni Rp 66 ribu per kilogram.
“Terjadinya inflasi ini dipicu lantaran harga beras dan cabai rawit yang naik. Maka kami diminta untuk segera melakukan pengendalian dengan menggelontorkan cadangan pangan kita,” kata Hari Pujianto, Kamis (8/8).
Dalam waktu dekat GPM diadakan pada sejumlah wilayah untuk pengendalian inflasi. Menurutnya, ada dua titik yang disasar untuk pelaksanaan GPM yakni di Kecamatan Sendang dan satu wilayah lainnya di Tulungagung Selatan.
“Ada tim teknis kami yang melakukan survey harga bapok pada setiap wilayah di Tulungagung mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok. Hasilnya harga bapok pada dua wilayah itu cukup tinggi,” ungkapnya.
Hari menjelaskan, lokasi pelaksanaan GPM bisa saja berubah sesuai perubahan harga pangan di lapangan. Karena itu monitor secara berkelanjutan dilakukan untuk mencermati perkembangan hasil survei selama beberapa hari kedepan.
Baca Juga :Mantan Napi Korupsi Edarkan Upal, Wakapolres Blitar Kota: Barang Bukti Disita Rp 10 Juta
Pada pelaksanaan GPM nantinya, beras akan menjadi komoditas utama yang disalurkan oleh Pemkab Tulungagung dan dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Penjualan beras sesuai harga HET ini minimal diharapkan bisa menekan harga beras agar tidak terus menerus naik atau bahkan bisa turun.
“Lokasi itu belum fix, masih bisa berubah jika terjadi perubahan hasil survey. Sesuai prinsip ekonomi, kalau pasokan ditambah melalui GPM, maka harga harusnya bisa turun karena kebutuhan masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
